 |
| BPJS Kesehatan |
BERITA LANGKAT - Belum lama ini KPK bersama Kementerian Kesehatan, BPKP, dan BPJS Kesehatan melakukan monitoring terhadap program JKN.
Hasilnya, ada tiga rumah sakit yang diduga mengajukan klaim fiktif untuk mendapatkan pembayaran dana BPJS Kesehatan.
Lokasi ketiga rumah sakit tersebut ada di:
- Langkat, Sumatera Utara (Klaim fiktif Rp 1 Miliar - 3 Miliar)
- Binjai, Sumatera Utara (Klaim fiktif Rp 4 Miliar - Rp 10 Miliar)
- Magelang, Jawa Tengah (Klaim fiktif Rp 20 Miliar - Rp 30 Miliar)
Total kerugian negara dari klaim fiktif yang dilakukan ketiga rumah sakit ini mencapai Rp 35 Miliar.
Begini Modusnya
Ada banyak modus yang digunakan oleh para Rumah Sakit, misalnya dengan:
- Menjiplak klaim dari pasien lain (cloning)
- Klaim Palsu (phanton billing)
- Penggelembungan tagihan obat (inflated bills)
- dan modus lainnya.
Data fiktif para warga dikumpulkan oleh oknum petugas rumah sakit melalui kegiatan bakti sosial kerja sama dengan kepala desa. Tujuannya adalah untuk mendapatkan KTP dan kartu BPJS Kesehatan.
Kecurangan BPJS Kesehatan ini melibatkan banyak pihak, mulai dari pemilik rumah sakit hingga dokter yang bertugas.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menyebut pelaku fraud ini nggak mungkin sendiri.
Sanksi Bagi Pelaku
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyebut, sanksi bagi personal yang terbukti terlibat adalah pemberhentian pengumpulan satuan kredit profesi (SKP) hingga pencabutan izin praktek.
Sementara itu, sanksi bagi RS adalah mencabut izin lembaga. Ketiga RS juga diminta untuk mengembalikan kerugian yang mereka akibatkan.
Bukti Lemahnya Mekanisme Kontrol
Kasus pemalsuan dokumen seperti ini merupakan salah satu bukti lemahnnya kontrol dan berpotensi timbul fraud.
Kabar ini pun langsung menggemparkan publik. Banyak yang kecewa dan marah dengan adanya kejadian ini. Apalagi, kejadian ini terjadi di BPJS Kesehatan.
0 Comments